Pedapat hukum oleh : Nur Cholid Hidayat (API2412156) Pendahuluan Penghentian penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan keputusan krusial yang dapat memengaruhi keadilan hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Opini hukum ini mengeksplorasi dasar hukum, prosedur, serta mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menantang keputusan penghentian penyidikan yang dianggap tidak sah. Fokus utama adalah […]
Pendapat Hukum oleh Andi Hasanuddin (API2503200) 1. Latar Belakang dan Konteks Hukum Gugatan yang diajukan oleh Nazril Ilham (Ariel Noah) bersama 28 musisi lainnya terhadap Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti beberapa pasal yang dianggap membatasi hak musisi dalam membawakan lagu tanpa izin pencipta asalkan membayar royalti. Gugatan ini […]
Pendapat Hukum oleh Andi Hasanuddin (API2503200) 1. Latar Belakang dan Fakta Hukum – Pihak Terlibat: – Pelapor: Manajemen toko roti Clairmont. – Terdakwa/Tersangka: William Anderson (Codeblu), seorang content creator dan food reviewer. – Dugaan Pelanggaran: Codeblu dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas tuduhan pemerasan senilai Rp 350 juta setelah memberikan ulasan negatif terhadap toko […]
Oleh : Heribertus Roy Juan SH MH (api2403130) I. Latar Belakang dan Fakta Hukum – Kasus ini bermula dari laporan Indonesia Police Watch (IPW) pada 5 Maret 2024 kepada KPK, yang mengindikasikan dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan/atau suap dalam pemberian kredit Bank Jawa Tengah (Bank Jateng) pada periode 2014-2023. Laporan tersebut menyeret beberapa […]
Oleh: Tri Pandriono api2311062 Untuk mengetahui bahwa sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh Penyidik dalam tindak pidana korupsi, kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai kewenangan penyidik dan alasannya dalam penghentian penyidikan. Berdasarkan Pasal 109 ayat 2 KUHAP mengatakan bahwa Penyidik dapat menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak […]
Oleh : Dodig Roeddy A, MBA (api2502189) 1. Dasar Hukum yang Relevan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) Peraturan Direksi PLN Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Undang-Undang Nomor […]
Oleh : Nur Cholid Hidayat (API2412156) I. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan merupakan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Salah satu fokus penting dalam undang-undang ini adalah pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), yang bertujuan untuk memastikan penggunaan listrik yang aman, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum. […]
Oleh : Muhamad Irwan (api2410147) Wartawan yang menjalankan tugasnya sesuai Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers, maka wartawan tidak boleh dihukum. Perlindungan hukum wartawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perlindungan ini berlaku untuk wartawan yang menjalankan tugas jurnalistiknya sesuai kode etik jurnalistik. Bentuk perlindungan hukum wartawan. Perlindungan preventif, yaitu perlindungan sebelum […]
oleh Tri Pandriono api2311062 Sebelum melangkah lebih dalam untuk mengetahui judul di atas, sebaiknya kita telaah lebih dulu apa yang dimaksud dengan Paralegal, apa itu Parabegal dan apa itu Paranormal sehingga kita akan mendapatkan gambaran mengenai ketiga istilah tersebut. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti […]
Maksud dan tujuan bergabung dan berkumpul di komunitas hukum dengan nama aliansi paralegal indonesia ini ada tiga hal, yang dapat kita lakukan berurutan atau bersama-sama, yaitu mencegah, menyelesaikan dan membantu masalah hukum. Pertama adalah nagaimana cara mencegah diri kita terlibat atau mengalami masalah hukum ?Tentunya kita harus rendah hati dan menaati hukum yang berlaku di […]